PILIH DAERAH YANG ANDA SUKAI / CHOOSE WHAT AREA YOU WANNA

SUMATRA


JAWA


KALIMANTAN


SULAWESI


NUSA TENGGARA


MALUKU & PAPUA

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

4 November 2009
ABG Gemar Balap Liar
________________________________________
BANDA ACEH– Ruas Jalan Mr Muhammad Hasan menjadi arena baru balapan liar yang dilakukan para remaja setiap sore dan malam hari. Ini menyebabkan terganggunya para pengguna jalan. Hanya saja, hingga kini belum ada upaya yang dilakukan pihak berkompeten untuk mengatasinya. Ruas jalan dua jalur yang baru selesai dikerjakan dua tahun lalu sepanjang 7 kilometer ini menghubungkan pusat Kota Banda Aceh ke kawasan Aceh Besar.
Kecuali itu, ruas jalan yang baru selesai setengah yang menghubungkan Simpang BPKP dengan Lambaro Aceh Besar juga telah menjadi arena balapan liar. Akibat aksi kebut-kebutan tersebut kerap terjadinya kecelakaan.

“Setiap sore di sini balapan liar dilakukan oleh anak-anak, namun pihak kepolisian tidak pernah menghentikannya,” sebut Jalal, seorang warga Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, kemarin.

“Sore hari kondisi jalan di Banda Aceh padat, dengan adanya balapan liar, sehingga pengguna jalan sangat terganggu, seharusnya polisi tidak segan-segan menindak mereka,” ujarnya lagi.
Sementara itu, pada malam hari khususnya malam Minggu, aksi balapan liar juga terjadi di Jalan T. Nyak Makam, Lampineung Banda Aceh dan beberapa ruas jalan lainnya.

“Tidak sedikit pengguna jalan menjadi korban akibat ulah anak-anak yang ugal-ugalan tersebut,” ungkapnya.
Dia meminta para orang tua tidak membiarkan anak-anaknya melakukan aksi kebut-kebutan di Jalan Raya, karena bukan hanya mengundang kecelakaan bagi si anak, akan tetapi akan mengundang bahaya bagi para pengguna jalan. (sud)
Baca berita lainnya

SUMATRA UTARA / NORTH SUMATRA

4 November 2009
WASPADA ONLINE

MEDAN - Setelah gencar melakukan pengerukan parit untuk mengatasi banjir, Pemko Medan melanjutkan pengerukan sendimentasi sungai-sungai yang sudah kritis.

“Dinas Bina Marga akan melanjutkan pengerukan sendimentasi sungai. Sedangkan pengerukan parit masih terus berlanjut,” kata Kadis Bina Marga Gindo Maraganti Hasibuan, tadi malam.

Menurut Gindo, ada lima sungai yang akan dikeruk yakni Sungai Putih, Babura, Selayang, Sulang Saling dan Sungai Deli. Rata-rata ketebalan sendimentasi sungai, ujar pakar pengairan itu, sudah memprihatinkan mencapai 2-3 meter. Tingginya sendimentasi membuat sejumlah titik mudah terjadi banjir disebabkan sungai-sungai itu tidak maksimal menampung luapan air dari drainase karena sendimentasinya cukup parah. Pengerukan sendimentasi diharapkan sejalan dengan perbaikan benteng dan pembersihan sampah secara berkelanjutan. Masyarakat tidak dibenarkan lagi membuang sampah ke sungai-sungai itu. Pengawasan akan terus dilakukan seperti penertiban terhadap bangunan dan pedagang yang beroperasi di atas parit.

“Pembenahan terhadap sungai juga akan sama dilakukan seperti pembersihan terhadap parit-parit,” ujarnya.

Gindo dari Jakarta mengatakan, untuk pembersihan sungai-sungai itu, pihaknya telah melakukan survei pengadaan alat berat. Survei ini dilakukan agar Dinas Bina Marga memastikan alat berat yang akan dibutuhkan ada di pasaran. Rencananya Dinas Bina Marga akan menambah alat berat stofel tiga unit lagi. Kegunaannya selain untuk mengangkut sampah-sampah sungai, juga untuk memenuhi permintaan camat melakukan pembersihaan di daerahnya masing-masing sehingga penertiban dan pembenahan bisa dilakukan serentak dan tidak tertunda. Selain menambah tiga stofel, lanjutnya, Dinas Bina Marga juga akan menambah satu unit long arm escavator yang bisa melakukan pengerukan dengan kedalaman 10 meter. Alat ini akan dipergunakan untuk pengerukan Sungai Deli yang kini kedalamannya hanya 1-2 meter dari 5 atau 7 meter.

Menurut Gindo, diharapkan dengan tambahan alat berat ini, Pemko mudah mengatasi banjir dan pembenahan kota tanpa harus tergantung dan menyewa alat berat swasta. Selama ini, lanjutnya, dinas teknis selalu terbentur minimnya alat berat sehingga penataan kota terkendala.

Sementara itu, pengamat lingkungan dari USU, Jaya Arjuna, mengatakan, pengerukan sendimentasi sungai, terutama Sungai Deli, sudah sangat mendesak. Dangkalnya sungai itu akibat sendimentasi membuat fungsi sungai tidak maksimal untuk menampung dan meneruskan air dalam debit yang tinggi ke laut.

Sebelumnya, Jaya Arjuna mengkampanyekan bahwa Medan belum butuh proyek kanal pengendalian banjir yang menghubungkan Sei Deli-Percut, telah menghabiskan anggaran tidak sedikit, asalkan pemerintah mau melakukan perawatan dan pengerukan sendimentasi Sungai Deli. Anggarannya jauh terkuras banyak untuk proyek itu dibanding untuk pengerukan dan perawatan Sungai Deli.

“Jika Sungai Deli dikeruk saja, Medan akan bebas dari banjir yang datang dari hulu,” katanya seraya menambahkan kenapa harus dibangun kanal yang pada akhirnya tidak berfungsi maksimal.

Jaya mengaku konsep itu telah disampaikannya kepada instansi terkait, namun tidak digubris. Pemerintah justru memilih untuk membangun kanal yang meskipun setelah proyek itu selesai dikerjakan, tidak efektif dan membutuhkan energi dan dana perawatan yang banyak setiap tahun. Beberapa titik pemukiman penduduk di Kecamatan Medan Maimun secara kebetulan bertempat tinggal di dataran rendah bagian alur Sungai Deli, tetap saja terkena banjir. Jaya mendukung upaya pemerintah atau pihak swasta yang mau melakukan pengerukan sendimentasi Sungai Deli mulai dari alur tengah sampai hilir.
(dat02/easpada)Sumber: Waspada online
Baca Berita lainnya

SUMATRA BARAT / WEST SUMATRA

4 November 2009

Apindo Sumbar Imbau Jangan Ada PHK Massal
Padang, Singgalang
Sehubungan dengan bencana gempa, DPD Apindo Sumatra Barat mengimbau semua komponen bangsa khususnya masyarakat Sumbar untuk saling bahu membahu mengatasi bencana, dan menghindari salah komunikasi.
Demikian siaran pers DPD Apindo Provinsi Sumatra Barat yang diterima Singgalang, Senin (2/11). Dalam siaran pers
yang ditandatangani Ketua DPD Apindo Sumbar Ir.H. Bambang Winarto ini, juga mengharapkan semua pelaku usaha dan industri yang ada tidak melakukan PHK massal, diharapkan muncul penyelesaian secara bipartit.
“Sebisa mungkin pelaku usaha dan industri serta pekerja dapat berkonsultasi dengan Apindo maupun K-SPSI,” katanya.
Di samping itu, Apindo juga mengharapkan perusahaan asuransi segera mempercepat pembayaran klaim terhadap nasabahnya. Lalu,
kepada pemerintah juga secepatnya mengeluarkan kebijakan khusus lembaga keuangan untuk mereschedulling kredit dan keringanan lainnya terkait pembayaran hutang masyarakat.
“Kita juga meminta pemrov Sumbar dan pemkab/pemkot juga ikut membebaskan segala bentuk biaya perizinan. Sebagai pelatihan kewirausahaan. Sebisa mungkin adalakan pelatihan pertukangan pada masyarakat ke BLK agar menjadi tenaga terampil sheingga bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kembali rumah dan inrastruktur lain yang hancur karena gempa.” pungkasnya.
Berita lainnya

RIAU

RIAU

JAMBI

JB

BANGKA BELITUNG

BABEL

SUMATRA SELATAN / SOUTH SUMATRA

SUMSEL

BENGKULU

BKL

LAMPUNG

LMP

BANTEN

BNT

DKI JAKARTA

DKI

JAWA BARAT / WEST JAVA

JABAR

D I YOGYAKARTA

DIY

JAWA TENGAH / CENTRAL JAVA

JATENG

JAWA TIMUR / EAST JAVA

JATIM

KALIMANTAN BARAT / WEST KALIMANTAN

KALBAR

KALIMANTAN TENGAH / CENTRAL KALIMANTAN

KALTENG

KALIMANTAN SELATAN / SOUTH KALIMANTAN

KALSEL

KALIMANTAN TIMUR / EAST KALIMANTAN

KALTIM

SULAWESI UTARA / NORTH SULAWESI

SULUT

GORONTALO

GRTL

SULAWESI BARAT / WEST SULAWESI

SULBAR

SULAWESI TENGAH / CENTRAL SULAWESI

SULTENG

SULAWESI SELATAN / SOUTH SULAWESI

SULSEL

SULAWESI TENGGARA / SOUTH EAST SULAWESI

SULTRA

BALI

BALI

NUSA TENGGARA BARAT / WEST NUSA TENGGARA

NTB

NUSA TENGGARA TIMUR / EAST NUSA TENGGARA

NTT

MALUKU

MALUKU

MALUKU UTARA / NORTH MALUKU

MALUT

PAPUA

PAPUA

PAPUA BARAT / WEST PAPUA

PAPUA BARAT

PILIH DAERAH YANG ANDA INGINKAN BERITANYA

SUMATRA
  • Nanggroe Aceh Darussalam
  • Sumatra Utara
  • Sumatra Barat
  • Jambi
  • Riau
  • Sumatra Selatan
  • Bangka Belitung
  • Bengkulu
  • Lampung
JAWA
  • Banten
  • DKI Jakarta
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • DI Yogyakarta
  • Jawa Timur
KALIMANTAN
  • Kalimantan Barat
  • Kalimantan Tengah
  • Kalimantan Selatan
  • Kalimantan Timur
SULAWESI
  • Sulawesi Utara
  • Gorontalo
  • Sulawesi Tengah
  • Sulawesi Barat
  • Sulawesi Selatan
  • Sulawesi Tenggara
NUSA TENGGARA
  • Bali
  • Nusa Tenggara Barat
  • Nusa Tenggara Timur
MALUKU & PAPUA
  • Maluku
  • Maluku Utara
  • Papua
  • Papua Barat

Indonesia desak capai mandat Bali di Kopenhagen

Indonesia Desak Capai Mandat Bali di Kopenhagen
Selasa, 3 November 2009 10:53 WIB Warta Bumi Pemanasan Global Dibaca 81 kali

Denpasar (ANTARA News) - Delegasi RI akan terus mendesak para pihak dalam perundingan internasional perubahan iklim PBB di Barcelona, Spanyol, untuk bisa mencapai apa yang telah dimandatkan oleh konferensi perubahan iklim (UNFCCC) di Bali dua tahun lalu, pada pertemuan di Kopenhagen, Desember 2009.

Demikian ditegaskan Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar selaku Ketua Delegasi RI pada Perundingan Internasional Perubahan Iklim PBB di Barcelona, Spanyol, 2-6 November 2009.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Denpasar, Bali, Selasa, disebutkan bahwa tanpa komitmen serius Amerika Serikat dan negara maju lainnya dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca mereka, perundingan UNFCCC di Kopenhagen akan gagal menyelamatkan bumi.

Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang berlangsung Desember 2007 di Bali, menghasilkan kesepakatan "Bali Roadmap", yaitu sebuah jalan bagi semua negara yang telah menyepakati untuk dapat menjalankan tugasnya dalam penyelamatan planet bumi, dengan langkah-langkah mengurangi emisi CO2.

Perundingan di Barcelona ini merupakan seri perundingan terakhir sebelum pertemuan para pihak ke-15 di Kopenhagen yang diagendakan pada Desember 2009.

Menurut Rachmat Witoelar, kini sudah sedikit waktu yang tersisa dan Indonesia selaku penggagas "Rencana Aksi Bali" yang dihasilkan dua tahun lalu, akan terus mengupayakan pencapaian kesepakatan di Kopenhagen.

"Delegasi kita akan terus berupaya menjembatani perbedaan di antara para pihak dalam pencapaian tujuan global ini," ucapnya.

Sejalan dengan pandangan Indonesia, Menteri Perubahan Iklim dan Energi Denmark selaku Presiden COP-15 menegaskan kembali bahwa pertemuan Kopenhagen harus menghasilkan kesepakatan ambisius sesuai amanat "Mandat Bali".

Pada bulan Oktober yang lalu di Bangkok, UNFCCC belum berhasil menyepakati target global penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) jangka menengah dan jangka panjang.

Sementara itu perundingan mengenai kelanjutan Protokol Kyoto juga masih menemui "jalan buntu", karena keengganan negara maju merundingkan target mereka dalam fase komitmen kedua setelah tahun 2012.

Sudan selaku ketua koalisi negara berkembang (Kelompok 77) menyampaikan pernyataan keras bahwa langkah negara maju "membunuh" proses Kyoto merupakan pengingkaran atas komitmen mereka.

Selain itu juga terlihat ada upaya "penyanderaan" oleh negara maju terkait dengan isu komitmen mitigasi negara maju dan aksi mitigasi negara berkembang.

Negara maju mendesak negara berkembang terikat dalam rezim hukum perubahan iklim melalui satu kesepakatan yang menggabungkan elemen Protokol dan proses yang tengah berlangsung dalam kerangka "long term cooperative action".

Menurut Rachmat Witoelar, pihaknya akan terus mendorong penetapan target mitigasi negara maju paling sedikit 40 persen dari tingkat emisi mereka di tahun 1990.

Selain itu juga mengajak beberapa negara berkembang yang besar untuk melakukan aksi sukarela mitigasi perubahan iklim selaras dengan komitmen sukarela Indonesia yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan KTT G-20 September lalu.

"Dalam kaitan ini, saatnya tiba untuk menjadikan pernyataan para pemimpin negara di berbagai forum internasional sebagai panduan perdebatan di meja perundingan. Kita siap berperan aktif membantu pencapaian kesepakatan dimaksud," tegasnya.(*)
COPYRIGHT © 2009
Sumber: Antara http://antaranews.com/berita/1257220391/indonesia-desak-capai-mandat-bali-di-kopenhagen

Menhut Targetkan Kebakaran Hutan turun 20%.

Menhut Targetkan Kebakaran Hutan Turun 20 Persen
Sabtu, 31 Oktober 2009 17:37 WIB Warta Bumi Masalah Lingkungan Dibaca 808 kali
Sukabumi (ANTARA News) - Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menargetkan penurunan kasus kebakaran hutan di Indonesia hingga 20 persen per tahun.

"Kami akan mencari cara bagaimana kebakaran hutan di sejumlah daerah bisa dikurangi," kata Menhut usai menghadiri Hari Pulang Kampus (Hapka) XIV Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu.

Masalah itu, lanjut dia, rencananya akan dibahas dalam rapat yang diselenggarakan pada 5 November.

Ia menyebutkan sejumlah daerah yang mendapat perhatian khusus karena sering terjadi kasus kebakaran hutan antara lain Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Riau dan Jambi.

"Kebakaran hutan/gambut ada yang terjadi secara alamiah maupun nonalamiah," katanya.

Selain itu, pihaknya juga menargetkan sebanyak 500 ribu hektare hutan yang gersang dapat dihijaukan kembali per tahun, apalagi saat ini ada sejumlah lahan hutan yang berubah fungsi akibat sejumlah faktor.

"Otonomi daerah berpengaruh pada banyaknya areal hutan yang di dalamnya dibangun jalan, dan kantor sehingga harus segera diatasi dengan Undang-Undang Tata Ruang," ujarnya.

Menurut dia, sejumlah target tersebut telah tertuang dalam pakta integritas dan kontrak kerja yang ditandatanganinya untuk dijalankan pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua.

"Saya berharap semua pihak termasuk kalangan akademisi IPB dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki hutan," demikian Menhut Zulkifli Hasan.

Dalam kunjungannya, Menhut Zulkifli Hasan diangkat menjadi anggota kehormatan Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB.

Salah seorang alumni Fakultas Kehutanan IPB Hariadi Kartodiharjo menyerahkan secara langsung sejumlah pokok pikiran Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB kepada Menhut.
COPYRIGHT © 2009
Sumber: Antara

Hutan Lindung Pagaralam Terbakar

Hutan Lindung Pagaralam Terbakar
Jumat, 30 Oktober 2009 21:26 WIB Warta Bumi Pemanasan Global Dibaca 830 kali

Ilustrasi Kebakaran Hutan (ANTARA/Seno S./&)
Pagaralam (ANTARA News) - Sebagian atau sekitar satu hektare hutan lindung Lematang Indah Kota Pagaralam, Sumatra Selatan (Sumsel), Jumat sekitar pukul 19.00 WIB terbakar.

Dari pantauan, kebakaran hutan ini terjadi akibat ada warga yang membakar lahan untuk perkebunan, kemudian api merembet dan membakar hutan lindung tersebut.

Namun, kebakaran ini tidak sempat meluas, dan berhasil dipadamkan tim pemadam kebakaran dibantu masyarakat setempat, sehingga api tidak menjalar ke bagian hutan lainnya.

Camat Dempo Tengah Heri Mulyono mengatakan kebakaran terjadi akibat ada warga yang akan membuka kebun dengan cara membakar lahan. Setelah dibakar, ditinggal pulang oleh pemilik lahan.

"Setelah lahan dibakar, ditinggal pulang, tiba-tiba api membesar dan merembet ke kawasan hutan lindung," katanya.

Namun demikian, kata dia kebakaran hutan itu tidak sampai meluas setelah petugas pemadam kebakaran dibantu warga setempat melakukan pemadaman, dan akhirnya api berhasil dipadamkan.

"Kami sudah imbau warga agar tidak membakar lahan yang akan dijadikan kebun maupun ladang. Tetapi masih ada juga yang membandel," katanya.

Ia mengatakan meskipun musim hujan, kalau cuaca panas beberapa hari saja semua rumput dan semak belukar akan mudah terbakar. Apalagi di daerah ini sudah banyak hutan yang gundul.

Kapolres Kota Pagaralam AKBP Soleh mengatakan kondisi Pagaralam yang merupakan daerah perbukitan masih banyak terdapat hutan, sehingga rawan terjadi kebakaran.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kebakaran hutan, sudah ada surat imbauan serta penyebaran brosur tentang larangan membakar hutan.(*)
COPYRIGHT © 2009
Sumber: Antara
Tahura Raden Soerjo di Gunung Welirang Terbakar
Minggu, 1 November 2009 16:04 WIB Warta Bumi Pemanasan Global Dibaca 349 kali

Taman Hutan Raya Raden Soeryo di kaki Gunung Welirang, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (1/11) masih terbakar. (ANTARA/Musyawir)
Pasuruan (ANTARA News) - Sebagian lahan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo di kaki Gunung Welirang dan kaki Gunung Arjuno di atas kawasan wisata Tretes, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, masih terbakar.

Musim kemarau yang berkepanjangan menjadikan titik api yang telah dipadamkan kembali berkobar. Hembusan angin kencang menjadikan api cepat menjalar dan meludeskan sebagian tanaman hutan.

Minggu siang asap tebal masih terlihat membubung di beberapa titik. Di antaranya di kaki Gunung Welirang terlihat di atas kawasan Sekuti Desa Lumbangrejo, dan di atas kawasan wisata Tretes. Sedangkan di kaki Gunung Arjuno asap tebal masih terlihat di atas Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen.

Tohir (35) yang setiap hari rutin mencari kayu di hutan mengemukakan, sudah sekitar dua pekan api membakar Tahura Raden Soerjo di atas Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen.

Ia menjelaskan, api yang membakar hutan di atas kawasan Sekuti tersebut sangat jelas terlihat pada malam hari. Namun pada siang hari hanya tampak asapnya saja yang tebal.

Menurut Tohir, kobaran api tidak secara rutin terjadi setiap hari. Api kadang padam, terkadang kembali membara.

Sementara itu hujan di kawasan wisata Tretes juga belum kunjung turun, sehingga api belum bisa dipadamkan secara total.

Kepala Resor KPH Pasuruan Sutanto menyatakan, kebakaran di Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo yang membentang dari kaki Gunung Welirang sampai ke kaki Gunung Arjuno yang meliputi wilayah Mojokerto, Pasuruan, dan Malang telah terjadi sekitar sebulan ini.

Ia mengatakan, api yang telah dipadamkan sering kembali berkobar, dan cepat merambat. Petugas dan masyarakat telah gotong royong memadamkannya, tapi api sering kembali berkobar karena lokasi kebakaran tidak semuanya bisa dijangkau.

Sutanto khawatir akibat kebakaran yang cukup besar di musim kemarau ini membawa dampak kurang baik pada musim hujan yang sebentar lagi akan datang.

Biasanya, kata dia, setelah terjadi kebakaran hutan yang cukup besar di Tahura Raden Soerjo, pada musim hujan nanti air yang turun ke kawasn wisata Tretes akan berubah warna menjadi hitam dan keruh.
(*)
COPYRIGHT © 2009
Sumber:Antara

UN Talks in Spain Seek to salvage climate deal

U.N. Talks In Spain Seek To Salvage Climate Deal
02-Nov-2009 08:07
Date: 02-Nov-09
Country: NORWAY
Author: Alister Doyle, Environment Correspondent
OSLO - Climate negotiators from 175 nations meet in Spain next week for a final session to try to break deadlock between rich and poor and salvage a U.N. deal due in Copenhagen in December.
The November 2-6 talks in Barcelona of almost 4,000 delegates, led by senior government officials, will seek to end deep splits about sharing out curbs on greenhouse gases and ways to raise billions of dollars to help the poor tackle global warming.
In a step forward, British Prime Minister Gordon Brown said European Union leaders agreed on funds at a summit on Friday with three conditional offers for Copenhagen. He said poor nations need 100 billion euros ($148 billion) a year from 2020.
Brown told reporters in Brussels that EU states would pay their "fair share." "I think this is a breakthrough that takes us forward to Copenhagen," he said.
Most industrialized nations have not outlined offers.
All sides agree progress has been too slow since talks began in 2007, spurred by findings by the U.N. Climate Panel that world emissions would have to peak by 2015 to avoid the worst of desertification, floods, extinctions or rising seas.
"Time has almost run out," Yvo de Boer, head of the U.N. Climate Change Secretariat, told delegates in a video message. "In Barcelona, all nations must step back from self-interest and let common interest prevail."
The worst financial crisis since the 1930s has distracted attention from global warming and the United Nations and many countries say a legally binding treaty is impossible at the Copenhagen meeting from December 7-18.
The U.S. Senate is unlikely to agree legislation to cut U.S. emissions before Copenhagen, raising fears that other rich nations will be unwilling to promise deep cuts.
"The issue is 'can we agree on the core questions?'," said Michael Zammit Cutajar of Malta, chair of a group negotiating commitments by all nations. "I think we can."
HUGE PUZZLE
"It's a huge puzzle politically to get things done," said Bill Hare, of the Potsdam Institute for Climate Impact Research. He said there had been too much optimism that U.S. President Barack Obama would bring new momentum this year.
"There is a big risk that you end up with a woolly G8-type statement that doesn't take us anywhere," said Mark Kenber, of London based think-tank the Climate Group. The Group of Eight club of the world's leading industrialized nations usually releases non-binding statements of principle after its summits.
Developing nations such as China and India say that the developed countries must cut their emissions by at least 40 percent below 1990 levels by 2020 -- arguing they got rich by burning fossil fuels since the industrial revolution.
Offers on the table so far from the rich countries total cuts of about 11 to 15 percent. And developed nations say the poor must also do more by 2020 to slow their rising emissions -- China, the United States, Russia and India are the top emitters.
"It's crucially important that we keep ambitions high, to reach something we can consider 'the Copenhagen Deal'. We do not support any notion of postponing into 2010," said Kim Carstensen of the WWF environmental group.
De Boer wants Copenhagen to agree four key elements -- individual cuts in emissions for rich nations, actions by poor nations to slow their rising emissions, new finance and technology for developing nations and a system to oversee funds.
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved
Sorce: Planetark

Big Polluters To Reap Benefit of Climate Deal

Big Polluters To Reap Benefit Of Climate Deal
29-Oct-2009 07:20
Date: 29-Oct-09
Country: UK
Author: Gerard Wynn - Analysis
LONDON - Big energy and engineering companies will reap most profit from a climate deal due in December, as they use their financial and intellectual clout to grab low carbon subsidies.
Utilities and oil companies, among the biggest polluters, are using their market awareness to stay ahead of a climate race, maneuvering to own the most viable low-carbon technologies.
In addition, they are a natural magnet for government incentives as big emitters which have to drive cuts.
"They are sufficiently commercially and technically mature and their concentration makes action possible," said Chris Mottershead, head of research and innovation at King's College London and former climate change adviser to oil firm BP.
"There's an obvious conclusion: the big utilities, the international companies are the ones that are going to benefit in the first phase," said Copenhagen Climate Council director Per Meilstrup. "And that's quite a problem as I see it."
The council works with scientists and sympathetic industry to develop a green business voice and says governments must penalize carbon emissions more, to drive more investment in cash-starved, clean energy entrepreneurs.
The world is meant to agree a global climate deal at a U.N.-led December 7-18 meeting in Copenhagen. Negotiators may miss that deadline, say analysts who expect an agreement in 2010 which governments will craft into national policies to drive carbon cuts.
Big business is competing in a technology race by snapping up or partnering with smaller companies as these develop products, said Mark Kenber, policy analyst at The Climate Group.
That has been seen in wind power and in a technology to bury carbon emissions from coal plants -- called carbon capture and storage (CCS). In biofuels U.S. oil giant Exxon Mobil Corp announced in July $600 million plans to develop clean fuels from algae.
The dominance of high-carbon companies in cleantech is underscored by patent ownership. Exxon is the world's top holder of CCS patents, research by the UK thinktank Chatham House showed last month.
UNFAIR
CCS is receiving billions of dollars but may take a decade to develop. It is popular with big corporates as a bolt-on to coal plants which may use depleted oil wells to store carbon dioxide. The European Union's executive Commission two weeks ago awarded 1 billion euros to 6 CCS projects.
Analysts at the investment bank Citigroup have identified a "watch list" of 181 publicly traded companies which could benefit in the long-term from strong targets to cut carbon.
Benefiting sectors included utilities and engineering companies in nuclear, hydro and wind power, and the natural gas industry following new reserve finds and favorable economics for the low-carbon fossil fuel.
Likely winners were mostly large and well established -- such as electronics firm Philips, engineering company Alstom, oil and gas company Gazprom and waste firm Suez Environment.
Not everyone is happy that oil firms, utilities and big engineering companies may hold the keys to a low-carbon future, and there is a worry that insufficient public funds are reaching start-up companies and entrepreneurs.
"If you are not in a lab in a big international company that can afford to develop ideas, demonstrate projects and market mature products, then it's really hard," said Meilstrup.
He added that "amazing" technologies were being missed -- for example to generate cheap household energy from waste in developing countries.
High-carbon utilities may also have an unfair headstart after winning windfall profits under Europe's emissions trading scheme, meant to penalize polluters. And oil companies continue to get subsidies, such as U.S. oil exploration tax breaks.
U.S. venture capital investors in cleantech start-ups needed the same tax breaks, argued Mungo Park, chairman of Innovator Capital, a specialist investment bank.
But a booming wind industry is proof that a low-carbon revolution will likely create new winners outside traditional sectors -- perhaps battery makers, expected to roll out mass production units in pure electric cars from next year.
(Editing by William Hardy)
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved
Source:Planetark

Sulit Capai Kesepakatan Iklim

30-Oct-2009 07:31
By Republika Newsroom
Jumat, 30 Oktober 2009 pukul 04:42:00
COPENHAGEN--Perdana Menteri Denmark, berpendapat kesepakatan yang mengikat secara hukum tidak akan dicapai dalam pertemuan puncak Kopenhagen, Desember 2009.Laks Loekke Rasmussen mengungkapkan pendapatnya menjelang KTT Uni Eropa yang akan menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu topik pembahasan.
Adapun topik utama berupa ratifikasi Republik Ceko atas Traktat Lisbon, yang akan menetapkan jabatan penuh Presiden Eni Eropa.
Pendapat Laks Loekke Rasmusen itu menjadi semacam peringatan mengingat Konperensi Puncak Kopenhagen akan mengupayakan traktat baru untuk menggantikan Protokol Kyoto.
"Kami berpendapat tidak mungkin memutuskan semua rincian dengan baik untuk sebuah kesepakatan yang mengikat," tuturnya.
Sebelumnya Sekjen PBB, Ban Ki-moon, mengatakan jika tidak ada traktat yang ditandatangani di Kopenhagen, dia yakin sebuah kesepakatan politik bisa dicapai.
"Kita tidak menurunkan harapan. Jika kita bisa mencapai kesepakatan dalam 4 elemen politis, itu bisa menjadi pertanda keberhasilan dalam perubahan iklim," katanya.
Dana bantuan EU

Dalam KTT Uni Eropa di Brussel, para pemimpin berupaya mengatasi perbedaan tentang bagaimana caranya anggota Uni Eropa memberi kontribusi keuangan untuk membantu negara berkembang dalam memerangi pemanasan global.
Komisi Eropa menyarankan agar negara anggota EU membayar 15 milyar Ero setahun mulai 2012 kepada negara-negara berkembang. Namun kelompok pegiat lingkungan mengatakan Eropa mestinya membayar sampai dua kali lebih banyak.
Perundingan pekan lalu antara para menteri keuangan EU mengenai pendanaan bantuan itu, tidak mencapai kesepakatan.
Uni Eropa punya komitmen untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 20% pada 2020 dan meningkatkan ke tingkat 30% jika negara-negara lain dunia ikut serta dalam upaya pengurangan emisi global.
Namun negara-negara berkembang berpendapat negara maju harus diberi sasaran lebih tinggi karena merekalah yang bertanggungjawab atas mayoritas emisi CO2. bbc/ahi
Source:Republika

RI-Inggris Beersinergi

RI-Inggris Bersinergi : Target Pengurangan Emisi Indonesia Bisa Menjadi 41 Persen
30-Oct-2009 07:47
Jumat, 30 Oktober 2009 03:33 WIB
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown membahas persiapan kedua negara menjelang Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Desember mendatang, dalam pembicaraan melalui telepon, Rabu malam.
Kedua pemimpin sepakat mengoordinasikan langkah mencegah kebuntuan di Kopenhagen. Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menyampaikan itu di Kantor Presiden, Kamis (29/10).
”Kedua pemimpin tadi malam sepakat, menjelang konferensi di Kopenhagen enam minggu lagi akan ada koordinasi erat antara Indonesia dan Inggris dari segi pertukaran informasi dan posisi,” ujar Dino.
Dalam pembicaraan dengan Presiden Yudhoyono, PM Brown juga kembali menegaskan komitmen lebih memerhatikan aspek pembiayaan bagi pemeliharaan hutan di negara berkembang.
Upaya menambah daya serap hutan menjadi salah satu poin penting menghadapi perubahan iklim, selain penurunan emisi industri. ”Hutan Indonesia mempunyai posisi sangat strategis dalam perubahan iklim. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya, tetapi Inggris memang menyatakan komitmen yang kuat terhadap hal ini,” ujar Dino.
PM Brown juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan Pemerintah Indonesia yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada tahun 2020.
”Ini suatu hal yang banyak disorot orang karena, menurut PM Gordon sendiri, merupakan target yang berani. Sementara negara-negara lain masih berwacana dan menjaga jarak, Indonesia sudah berani menetapkan target,” ujarnya.
Target yang tergolong ambisius itu sesuai pesan Presiden Yudhoyono agar negara maju mengambil posisi memimpin dalam upaya penurunan emisi industri.
”Seperti diketahui, target upper-ceiling (batas atas) adalah 41 persen, tetapi ini masih tergantung dari komitmen global. Presiden menyatakan, target Indonesia bisa naik menjadi 41 persen apabila negara lain juga menyambut gayung,” ujar Dino.
Laporan disepakati
Pada penutupan Sidang IPCC Ke-31 di Nusa Dua, Bali, disepakati kerangka penulisan Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) Kelima (IPCC Assesment Report 5/AR 5). Laporan tersebut berisi kajian ilmiah tentang prediksi, dampak, adaptasi, kerentanan, serta mitigasi perubahan iklim. Laporan itu akan diterbitkan pada tahun 2013 dan 2014. Kajian serupa yang terbit 2007 mengantarkan IPCC menerima penghargaan Nobel Perdamaian atas nama Rajendra Pachauri, Ketua IPCC.
”Saya pribadi akan terus berbicara dalam berbagai forum atau pertemuan pribadi dengan para pemimpin dunia tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam persoalan perubahan iklim. Setiap temuan tentang dampak, adaptasi, ataupun mitigasi harus segera mendapat tanggapan dan aksi nyata dari mereka,” kata Pachauri. (DAY/BEN)
Source: Kompas

Butuh Langkah Adaptasi, bukan Mitigasi

30-Oct-2009 07:45

Jumat, 30 Oktober 2009 03:44 WIB
Gianyar, Kompas - Strategi penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap pertanian harus fokus pada langkah-langkah adaptasi dibanding mitigasi. Hal ini karena pertanian menjadi korban dari perubahan iklim dan bukan sumber masalah.Pakar iklim yang juga Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian Irsal Las, Kamis (29/10) di Jakarta, menyatakan, kontribusi pertanian pada perubahan iklim global relatif kecil.Pertanian, kata Irsal, adalah korban dari perubahan iklim dunia. Akibat dari perubahan iklim global adalah petani kesulitan menentukan waktu tanam karena iklim menjadi tidak pasti. Kemarau berlangsung lebih lama dan curah hujan lebih tinggi.
Oleh karena itu, Irsal berpendapat, Pemerintah Indonesia harus lebih mengedepankan adaptasi terhadap perubahan iklim global daripada menghabiskan energi untuk melakukan mitigasi. ”Ini bukan berarti mitigasi tidak penting, tetapi adaptasi jauh lebih penting,” ujarnya.
Pemanfaatan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim harus menjadi prioritas. Pemulia tanaman ditantang untuk menghasilkan varietas tanaman yang berumur pendek, lebih tahan salinitas, hemat air, tahan dalam kondisi kering maupun terendam, tanpa mengurangi produktivitas.
Banyak lembaga pemerintah yang menangani isu perubahan iklim. Namun, menurut Irsal, koordinasi di antara lembaga-lembaga itu masih lemah.
Program 100 hari
Terkait program jangka pendek atau program 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Gatot Irianto mengungkapkan, Balitbang Pertanian akan membagi-bagikan benih padi unggul bermutu dengan umur sangat pendek.
Langkah ini, kata Gatot, sebagai salah satu cara agar petani mau mengadopsi benih padi varietas baru yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Gatot mengakui, memasuki musim tanam rendeng di tengah isu fenomena iklim El Nino, banyak petani yang bingung menentukan waktu tanam. Mereka khawatir terkecoh turunnya hujan yang akhir-akhir ini terjadi.
”Kebingungan itu bisa ditekan bila petani memanfaatkan varietas-varietas padi yang adaptif,” kata Gatot.
Varietas padi spesifik lokasi yang akan dibagikan oleh pemerintah berumur tanam pendek, lebih tahan salinitas, kekeringan, ataupun rendaman.
Sementara itu, pakar tanah Balai Penelitian Tanah Balitbang Pertanian Abdurachman Adi melihat, usaha budidaya pertanian semakin banyak dilakukan di lahan yang tidak sesuai untuk pertanian.
Hal itu, kata Abdurachman, antara lain, menanam di lahan-lahan pegunungan dengan tingkat kemiringan yang tinggi tanpa memerhatikan teknik pemanfaatan lahan yang tepat. ”Dan, tidak diikuti dengan strategi konservasi yang baik. Akibatnya, penyerapan air berkurang dan erosi terus terjadi,” ujarnya.
Abdurachman mengingatkan, budidaya di lahan yang tidak tepat akan menimbulkan masalah baru lingkungan. (MAS)
Source:Kompas Kompas.

JK Bangun PLTMH di Bonehau

By Republika Newsroom
Senin, 19 Oktober 2009 pukul 06:50:00
MAMUJU--Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) berjanji akan membangun sebuah pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Kecamatan Bonehau yang berjarak sekitar 50 kilometer dari Kota Mamuju Ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Hal itu diungkapkan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Minggu, menanggapi upaya mengatasi krisis listrik yang saat ini melanda wilayah Provinsi Sulbar."Ini merupakan janji JK setelah nanti tidak lagi menjabat sebagai Wapres, untuk memperjuangkan pembangunan di kawasan Indonesia timur khususnya di provinsi ini," ujarnya.
Gubernur mengatakan, JK telah meninjau lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan PLTMH di Bonehau dan telah menyaksikan sendiri lokasi tersebut pada saat berkunjung ke Sulbar."JK telah melihat sendiri kondisi lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan PLTMH di Bonehau dan menilai debit sungai Bonehau yang akan menjadi sumber energin PLTMH yang akan dibangun tersebut telah layak menjadi sumber energi,"katanya.
Menurut dia, ketika JK tidak lagi menjabat sebagai Wapres dan kembali ke habitatnya sebagai pengusaha, ia akan mengelola sendiri pembangkit listrik yang direncanakan akan berkekuatan sekitar 2x75 megawatt melalui perusahaannya. Ia mengatakan JK juga telah menemui sejumlah investor yang akan bekerja sama dalam membangun PLTMH tersebut.
Menurut dia, hadirnya PLTMH yang direncanakan pembangunannnya dimulai tahun 2010, akan mampu mengatasi krisis yang dialami daerah ini.ant/kpo
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/83262/Gubernur_Sulbar_JK_Bangun_PLTMH_di_Bonehau

PLTMH Bakal Pasok Arus Atasi Krisis Listrik

Rabu, 7 Oktober 2009 10:45

________________________________________
REDELONG –Untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di wilayah Aceh terutama di Bener Meriah, PT.Ilthabi Energia akhirnya melakukan survey lokasi selama seminggu.

Bantuan arus listrik yang dilaksanakan PT Ilthabi Energia menggunakan tenaga Listrik Tenaga Mikrihi(PLTMH) di Kabupaten Bener Meriah. Hal itu dilakukan menindaklanjuti realisasi awal setelah penandatangan MoU antara Pemkab Bener Meriah dengan PT.Ilthabi Energia sejak tanggal 27 Juli 2009 lalu.

Tujuan melakukan survey tersebut melihat lokasi sumber-sumber pontensi air dan panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Dengan dibangunnya PLTMH di daerah itu, diharapkan dapat mengatasi krisis aliran listrik yang dirasakan oleh masyarakat setempat selama ini.

Bupati Bener Meriah diwakili Drs.Khairul Asmara Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyambut baik dengan kedatangan tim survey dari PT.Ilthabi Energian. Dikatakan, karena selama ini dari tujuh kecamatan yang ada di Bener Meriah terutama Syiah Utama masih digolongkan sebagai daerah marginal yang belum mendapatkan pelayanan listrik dari Perusahan listrik Negara (PLN).

”Daerah tersebut hingga kini belum bisa menikmati aliran listrik dari PT.PLN,"ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya PLTMH di daerah itu selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat juga dapat disuplay ke daerah lain untuk mendatangkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

”Maka pihak pemerintah daerah sangat mendukung dengan program tersebut, apalagi ini kepentingan masyarakat banyak," tukas Khairul.

Dia menjelaskan, wilayah Kabupaten Bener Meriah yang berada pada ketinggian 100- 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan curah hujan 1000 – 2.500 mm/ tahun dan hari hujan 143 – 178/ hari/tahun.

Kondisi tersebut sangat mendukung sebuah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan tenaga air.
Selain itu, lanjutnya, secara geografis Kabupaten Bener Meriah juga terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh Darussalam dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Karena itu, keberadaan energi pembangkit listrik di wilayah Kabupaten Bener Meriah sangat mendukung dari dari segi PAD-nya.

”Bila keberadaan listrik di Bener Meriah ini nantinya mampu disuplay ke kabupaten lain, maka hal itu sangat mendukung dari segi PADnya,”terang Khairul.

Sementara itu Ketua Tim Survey, Hari Suwandi menyatakan, setelah MoU antara kedua pihak, sebenarnya pihaknya telah terlebih dulu melakukan survey ke lokasi Bener Meriah. Namun ada sedikit kendalan, sehingga baru kali ini melakukan hal tersebut.

Dikatakan Hari, pada intinya wilayah Kabupaten Bener Meriah sangat cukup potensinya makanya perusahan PT.Ilthabi Energia yang bergerak di bidang energy panas bumi memilih wilayah ini untuk membangunan pembangkit listrik tersebut.

Dia mencontohkan, salah satu sungai bidin hampir 10 W total, hal itu sudah sangat cocok.

”Makanya hari ini kami melakukan survey ulang di sungai bidin. Selain itu, misi kami adalah juga akan menjadi Kabupaten Bener Meriah hijau, itu menjadi harapan kami dalam jangka pendek. Untuk membangun itu, bukan hal mudah membalik telapak tangan, tetapi memerlukan jangka panjang sekitar 5-6 tahun kedepan,"sahut Hari.

Hari menuturkan, intinya untuk mengembangkan potensi yang ada di Gayo ini terutama Bener Meriah. Mengapa, karena daerah Bener Meriah ini setelah dipelajari tidak akan habis sumber yang dimilikinya.

”Makanya perusahan kami memilih wilayah ini sebagai pembangunan PLTMH dan PLTP," imbuhnya.
Di tempat terpisah, Ketua DPRK Nasir AK mengatakan, selama ini banyak perusahan yang melakukan kesepakatan dengan pemerintah Bener Meriah.

Tapi belum ada terwujud secara sempurna. "Mudah-mudah dengan kerja sama melalui Perusahan PT.Ilthabi Energia ini bisa terwujud yang kita harapkan. Kami sebagai wakil rakyat mendukung dengan program PLTMH dan PLTP di Bener Meriah ini," pungkasnya. (ron)
Sumber: http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=13516&tit=NANGGROE%20-%20PLTMH%20Bakal%20Pasok%20Arus

Pemerintah Serius Bangun Jembatan Selat Sunda

Kamis, 29 Oktober 2009 13:49 WIB Ekonomi & Bisnis Makro

Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Indonesia akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam negeri, salah satunya dengan menyelesaikan Jembatan Selat Sunda.

"Kita akan mengembangkan potensi dalam negeri contohnya melalui strategi menyambungkan antara Jawa dan Sumatera. Kita akan mempertimbangkan serius pembangunan Jembatan Selat Sunda," ujarnya usai pembukaan "National Summit" di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis.

Hatta menambahkan, ini adalah strategi agar komoditi Indonesia di Sumatera tidak lari ke Malaysia dan untuk menciptakan konektivitas yang baik satu kawasan Jawa-Sumatera.

Proses perbaikan dan pembangunan investasi juga dapat dipakai sebagai modal untuk koneksi Asia pada 2015 nanti, namun untuk saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri.

"Bapak Presiden mengatakan ada usul dari Malaysia, untuk menghubungkan Sumatera dan Malaka melalui Gubernur Riau, namun kita lebih memprioritaskan jembatan Selat Sunda," ujarnya.

Selain perbaikan dan pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur, untuk menumbuhkan sektor investasi, Hatta menambahkan, akan memaksimalkan sektor perbankan, pasar modal dan pembiayaan negara termasuk invetasi langsung luar negeri (FDI) untuk target rata-rata 25 persen dari GDP dan mendorong target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada 2010.

"FDI kita dorong semaksimal mungkin untuk menerobos hambatan-hambatan dalam bottleneck agar kemitraan FDI tetap berjalan," ujarnya.

Pemerintah berharap target FDI 30 persen dari GDP tahun 2014 dapat tercapai dibandingkan sekarang sekitar 20 persen dari GDP, yang dapat meningkat 25 hingga 27 persen dari GDP.

"Kita perlukan minimum bergerak sampai 30 persen pada 2014 caranya dengan membuka sumbatan-sumbatan tadi," ujarnya.

Hatta mengatakan untuk memastikan bahwa yang dikerjakan dalam mengatasi hambatan serta sumbatan dalam investasi akan berjalan, akan dibentuk unit kerja presdien yang berfungsi sebagai pengawasan dan pengendalian.

"Unit ini nantinya akan bekerja 24 jam menjadi mata dan telinga presiden untuk memastikan yang kita kerjakan berjalan,"ujarnya. (*)
COPYRIGHT © 2009
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1256798947/pemerintah-serius-bangun-jembatan-selat-sunda

Sticker lulus uji emisi

Emisi Metro Mini Paling Beracun

Kamis, 29/10/2009 14:21 WIB

Jakarta - Metro Mini sebagai angkutan umum yang biasa lalu lalang di ibukota Jakarta, memiliki racun emisi gas buang yang besar. Tingkat kepekatan asap angkutan khas yang berwarna merah-oranye ini mencapai 99,7 persen.

Hal tersebut diketahui dari pantauan detikOto dalam gelaran operasi simpatik emisi kendaraan, yang digelar di Central Park, Jalan S. Parman, Jakarta Barat, Kamis (29/10/2009)

Ketika Metro Mini 91 tersebut hendak diperiksa, petugas uji emisi sempat kebingungan karena tidak menemui knalpot pada Metro Mini tersebut, tempat sensor alat pengujian emisi nantinya diletakkan.

"Gimana mau diuji ini, knalpotnya saja enggak ada," ujar salah satu petugas.

Tapi setelah diberitahu sang sopir, ternyata knalpot tersebut tertanam jauh di kolong bus karena patah dan dibiarkan saja.

Setelah diperiksa dengan alat sensor, diketahui bahwa kepekatan asap dari Metro Mini tersebut mencapai 99,7 persen. Sementara ambang batas yang ditetapkan hanya berada pada angka 50 persen saja.

Racun emisi yang sangat tinggi tersebut biasanya disebabkan ulah dari para sopir yang dengan sengaja mengganti jarum spuyer pada karburatornya dengan yang lebih besar, agar akselerasi Metro Mini menjadi lebih ringan.

"Tapi kan efeknya bensin jadi terlalu kaya, sehingga gas buangnya kotor," ujar salah satu petugas.

Pada saat melakukan pengujian berkala, memang rata-rata Metro Mini tersebut
lulus uji emisi, karena telah menggunakan spuyer standar.

"Tapi sehabis pengujian, begitu balik ke poolnya, spuyer diganti lagi. Awas ya, jangan gitu lagi," ujar salah seorang petugas memperingatkan sang sopir. Kapok gak ya?
( bgj / ddn )
Sumber: http://oto.detik.com/read/2009/10/29/151518/1231134/648/ini-dia-stiker-lulus-uji-emisi