PILIH DAERAH YANG ANDA SUKAI / CHOOSE WHAT AREA YOU WANNA

SUMATRA


JAWA


KALIMANTAN


SULAWESI


NUSA TENGGARA


MALUKU & PAPUA

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

4 November 2009
ABG Gemar Balap Liar
________________________________________
BANDA ACEH– Ruas Jalan Mr Muhammad Hasan menjadi arena baru balapan liar yang dilakukan para remaja setiap sore dan malam hari. Ini menyebabkan terganggunya para pengguna jalan. Hanya saja, hingga kini belum ada upaya yang dilakukan pihak berkompeten untuk mengatasinya. Ruas jalan dua jalur yang baru selesai dikerjakan dua tahun lalu sepanjang 7 kilometer ini menghubungkan pusat Kota Banda Aceh ke kawasan Aceh Besar.
Kecuali itu, ruas jalan yang baru selesai setengah yang menghubungkan Simpang BPKP dengan Lambaro Aceh Besar juga telah menjadi arena balapan liar. Akibat aksi kebut-kebutan tersebut kerap terjadinya kecelakaan.

“Setiap sore di sini balapan liar dilakukan oleh anak-anak, namun pihak kepolisian tidak pernah menghentikannya,” sebut Jalal, seorang warga Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, kemarin.

“Sore hari kondisi jalan di Banda Aceh padat, dengan adanya balapan liar, sehingga pengguna jalan sangat terganggu, seharusnya polisi tidak segan-segan menindak mereka,” ujarnya lagi.
Sementara itu, pada malam hari khususnya malam Minggu, aksi balapan liar juga terjadi di Jalan T. Nyak Makam, Lampineung Banda Aceh dan beberapa ruas jalan lainnya.

“Tidak sedikit pengguna jalan menjadi korban akibat ulah anak-anak yang ugal-ugalan tersebut,” ungkapnya.
Dia meminta para orang tua tidak membiarkan anak-anaknya melakukan aksi kebut-kebutan di Jalan Raya, karena bukan hanya mengundang kecelakaan bagi si anak, akan tetapi akan mengundang bahaya bagi para pengguna jalan. (sud)
Baca berita lainnya

SUMATRA UTARA / NORTH SUMATRA

4 November 2009
WASPADA ONLINE

MEDAN - Setelah gencar melakukan pengerukan parit untuk mengatasi banjir, Pemko Medan melanjutkan pengerukan sendimentasi sungai-sungai yang sudah kritis.

“Dinas Bina Marga akan melanjutkan pengerukan sendimentasi sungai. Sedangkan pengerukan parit masih terus berlanjut,” kata Kadis Bina Marga Gindo Maraganti Hasibuan, tadi malam.

Menurut Gindo, ada lima sungai yang akan dikeruk yakni Sungai Putih, Babura, Selayang, Sulang Saling dan Sungai Deli. Rata-rata ketebalan sendimentasi sungai, ujar pakar pengairan itu, sudah memprihatinkan mencapai 2-3 meter. Tingginya sendimentasi membuat sejumlah titik mudah terjadi banjir disebabkan sungai-sungai itu tidak maksimal menampung luapan air dari drainase karena sendimentasinya cukup parah. Pengerukan sendimentasi diharapkan sejalan dengan perbaikan benteng dan pembersihan sampah secara berkelanjutan. Masyarakat tidak dibenarkan lagi membuang sampah ke sungai-sungai itu. Pengawasan akan terus dilakukan seperti penertiban terhadap bangunan dan pedagang yang beroperasi di atas parit.

“Pembenahan terhadap sungai juga akan sama dilakukan seperti pembersihan terhadap parit-parit,” ujarnya.

Gindo dari Jakarta mengatakan, untuk pembersihan sungai-sungai itu, pihaknya telah melakukan survei pengadaan alat berat. Survei ini dilakukan agar Dinas Bina Marga memastikan alat berat yang akan dibutuhkan ada di pasaran. Rencananya Dinas Bina Marga akan menambah alat berat stofel tiga unit lagi. Kegunaannya selain untuk mengangkut sampah-sampah sungai, juga untuk memenuhi permintaan camat melakukan pembersihaan di daerahnya masing-masing sehingga penertiban dan pembenahan bisa dilakukan serentak dan tidak tertunda. Selain menambah tiga stofel, lanjutnya, Dinas Bina Marga juga akan menambah satu unit long arm escavator yang bisa melakukan pengerukan dengan kedalaman 10 meter. Alat ini akan dipergunakan untuk pengerukan Sungai Deli yang kini kedalamannya hanya 1-2 meter dari 5 atau 7 meter.

Menurut Gindo, diharapkan dengan tambahan alat berat ini, Pemko mudah mengatasi banjir dan pembenahan kota tanpa harus tergantung dan menyewa alat berat swasta. Selama ini, lanjutnya, dinas teknis selalu terbentur minimnya alat berat sehingga penataan kota terkendala.

Sementara itu, pengamat lingkungan dari USU, Jaya Arjuna, mengatakan, pengerukan sendimentasi sungai, terutama Sungai Deli, sudah sangat mendesak. Dangkalnya sungai itu akibat sendimentasi membuat fungsi sungai tidak maksimal untuk menampung dan meneruskan air dalam debit yang tinggi ke laut.

Sebelumnya, Jaya Arjuna mengkampanyekan bahwa Medan belum butuh proyek kanal pengendalian banjir yang menghubungkan Sei Deli-Percut, telah menghabiskan anggaran tidak sedikit, asalkan pemerintah mau melakukan perawatan dan pengerukan sendimentasi Sungai Deli. Anggarannya jauh terkuras banyak untuk proyek itu dibanding untuk pengerukan dan perawatan Sungai Deli.

“Jika Sungai Deli dikeruk saja, Medan akan bebas dari banjir yang datang dari hulu,” katanya seraya menambahkan kenapa harus dibangun kanal yang pada akhirnya tidak berfungsi maksimal.

Jaya mengaku konsep itu telah disampaikannya kepada instansi terkait, namun tidak digubris. Pemerintah justru memilih untuk membangun kanal yang meskipun setelah proyek itu selesai dikerjakan, tidak efektif dan membutuhkan energi dan dana perawatan yang banyak setiap tahun. Beberapa titik pemukiman penduduk di Kecamatan Medan Maimun secara kebetulan bertempat tinggal di dataran rendah bagian alur Sungai Deli, tetap saja terkena banjir. Jaya mendukung upaya pemerintah atau pihak swasta yang mau melakukan pengerukan sendimentasi Sungai Deli mulai dari alur tengah sampai hilir.
(dat02/easpada)Sumber: Waspada online
Baca Berita lainnya

SUMATRA BARAT / WEST SUMATRA

4 November 2009

Apindo Sumbar Imbau Jangan Ada PHK Massal
Padang, Singgalang
Sehubungan dengan bencana gempa, DPD Apindo Sumatra Barat mengimbau semua komponen bangsa khususnya masyarakat Sumbar untuk saling bahu membahu mengatasi bencana, dan menghindari salah komunikasi.
Demikian siaran pers DPD Apindo Provinsi Sumatra Barat yang diterima Singgalang, Senin (2/11). Dalam siaran pers
yang ditandatangani Ketua DPD Apindo Sumbar Ir.H. Bambang Winarto ini, juga mengharapkan semua pelaku usaha dan industri yang ada tidak melakukan PHK massal, diharapkan muncul penyelesaian secara bipartit.
“Sebisa mungkin pelaku usaha dan industri serta pekerja dapat berkonsultasi dengan Apindo maupun K-SPSI,” katanya.
Di samping itu, Apindo juga mengharapkan perusahaan asuransi segera mempercepat pembayaran klaim terhadap nasabahnya. Lalu,
kepada pemerintah juga secepatnya mengeluarkan kebijakan khusus lembaga keuangan untuk mereschedulling kredit dan keringanan lainnya terkait pembayaran hutang masyarakat.
“Kita juga meminta pemrov Sumbar dan pemkab/pemkot juga ikut membebaskan segala bentuk biaya perizinan. Sebagai pelatihan kewirausahaan. Sebisa mungkin adalakan pelatihan pertukangan pada masyarakat ke BLK agar menjadi tenaga terampil sheingga bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kembali rumah dan inrastruktur lain yang hancur karena gempa.” pungkasnya.
Berita lainnya

RIAU

RIAU

JAMBI

JB

BANGKA BELITUNG

BABEL

SUMATRA SELATAN / SOUTH SUMATRA

SUMSEL

BENGKULU

BKL

LAMPUNG

LMP

BANTEN

BNT

DKI JAKARTA

DKI

JAWA BARAT / WEST JAVA

JABAR

D I YOGYAKARTA

DIY

JAWA TENGAH / CENTRAL JAVA

JATENG

JAWA TIMUR / EAST JAVA

JATIM

KALIMANTAN BARAT / WEST KALIMANTAN

KALBAR

KALIMANTAN TENGAH / CENTRAL KALIMANTAN

KALTENG

KALIMANTAN SELATAN / SOUTH KALIMANTAN

KALSEL

KALIMANTAN TIMUR / EAST KALIMANTAN

KALTIM

SULAWESI UTARA / NORTH SULAWESI

SULUT

GORONTALO

GRTL

SULAWESI BARAT / WEST SULAWESI

SULBAR

SULAWESI TENGAH / CENTRAL SULAWESI

SULTENG

SULAWESI SELATAN / SOUTH SULAWESI

SULSEL

SULAWESI TENGGARA / SOUTH EAST SULAWESI

SULTRA

BALI

BALI

NUSA TENGGARA BARAT / WEST NUSA TENGGARA

NTB

NUSA TENGGARA TIMUR / EAST NUSA TENGGARA

NTT

MALUKU

MALUKU

MALUKU UTARA / NORTH MALUKU

MALUT

PAPUA

PAPUA

PAPUA BARAT / WEST PAPUA

PAPUA BARAT

PILIH DAERAH YANG ANDA INGINKAN BERITANYA

SUMATRA
  • Nanggroe Aceh Darussalam
  • Sumatra Utara
  • Sumatra Barat
  • Jambi
  • Riau
  • Sumatra Selatan
  • Bangka Belitung
  • Bengkulu
  • Lampung
JAWA
  • Banten
  • DKI Jakarta
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • DI Yogyakarta
  • Jawa Timur
KALIMANTAN
  • Kalimantan Barat
  • Kalimantan Tengah
  • Kalimantan Selatan
  • Kalimantan Timur
SULAWESI
  • Sulawesi Utara
  • Gorontalo
  • Sulawesi Tengah
  • Sulawesi Barat
  • Sulawesi Selatan
  • Sulawesi Tenggara
NUSA TENGGARA
  • Bali
  • Nusa Tenggara Barat
  • Nusa Tenggara Timur
MALUKU & PAPUA
  • Maluku
  • Maluku Utara
  • Papua
  • Papua Barat

Indonesia desak capai mandat Bali di Kopenhagen

Indonesia Desak Capai Mandat Bali di Kopenhagen
Selasa, 3 November 2009 10:53 WIB Warta Bumi Pemanasan Global Dibaca 81 kali

Denpasar (ANTARA News) - Delegasi RI akan terus mendesak para pihak dalam perundingan internasional perubahan iklim PBB di Barcelona, Spanyol, untuk bisa mencapai apa yang telah dimandatkan oleh konferensi perubahan iklim (UNFCCC) di Bali dua tahun lalu, pada pertemuan di Kopenhagen, Desember 2009.

Demikian ditegaskan Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar selaku Ketua Delegasi RI pada Perundingan Internasional Perubahan Iklim PBB di Barcelona, Spanyol, 2-6 November 2009.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Denpasar, Bali, Selasa, disebutkan bahwa tanpa komitmen serius Amerika Serikat dan negara maju lainnya dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca mereka, perundingan UNFCCC di Kopenhagen akan gagal menyelamatkan bumi.

Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang berlangsung Desember 2007 di Bali, menghasilkan kesepakatan "Bali Roadmap", yaitu sebuah jalan bagi semua negara yang telah menyepakati untuk dapat menjalankan tugasnya dalam penyelamatan planet bumi, dengan langkah-langkah mengurangi emisi CO2.

Perundingan di Barcelona ini merupakan seri perundingan terakhir sebelum pertemuan para pihak ke-15 di Kopenhagen yang diagendakan pada Desember 2009.

Menurut Rachmat Witoelar, kini sudah sedikit waktu yang tersisa dan Indonesia selaku penggagas "Rencana Aksi Bali" yang dihasilkan dua tahun lalu, akan terus mengupayakan pencapaian kesepakatan di Kopenhagen.

"Delegasi kita akan terus berupaya menjembatani perbedaan di antara para pihak dalam pencapaian tujuan global ini," ucapnya.

Sejalan dengan pandangan Indonesia, Menteri Perubahan Iklim dan Energi Denmark selaku Presiden COP-15 menegaskan kembali bahwa pertemuan Kopenhagen harus menghasilkan kesepakatan ambisius sesuai amanat "Mandat Bali".

Pada bulan Oktober yang lalu di Bangkok, UNFCCC belum berhasil menyepakati target global penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) jangka menengah dan jangka panjang.

Sementara itu perundingan mengenai kelanjutan Protokol Kyoto juga masih menemui "jalan buntu", karena keengganan negara maju merundingkan target mereka dalam fase komitmen kedua setelah tahun 2012.

Sudan selaku ketua koalisi negara berkembang (Kelompok 77) menyampaikan pernyataan keras bahwa langkah negara maju "membunuh" proses Kyoto merupakan pengingkaran atas komitmen mereka.

Selain itu juga terlihat ada upaya "penyanderaan" oleh negara maju terkait dengan isu komitmen mitigasi negara maju dan aksi mitigasi negara berkembang.

Negara maju mendesak negara berkembang terikat dalam rezim hukum perubahan iklim melalui satu kesepakatan yang menggabungkan elemen Protokol dan proses yang tengah berlangsung dalam kerangka "long term cooperative action".

Menurut Rachmat Witoelar, pihaknya akan terus mendorong penetapan target mitigasi negara maju paling sedikit 40 persen dari tingkat emisi mereka di tahun 1990.

Selain itu juga mengajak beberapa negara berkembang yang besar untuk melakukan aksi sukarela mitigasi perubahan iklim selaras dengan komitmen sukarela Indonesia yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan KTT G-20 September lalu.

"Dalam kaitan ini, saatnya tiba untuk menjadikan pernyataan para pemimpin negara di berbagai forum internasional sebagai panduan perdebatan di meja perundingan. Kita siap berperan aktif membantu pencapaian kesepakatan dimaksud," tegasnya.(*)
COPYRIGHT © 2009
Sumber: Antara http://antaranews.com/berita/1257220391/indonesia-desak-capai-mandat-bali-di-kopenhagen

Menhut Targetkan Kebakaran Hutan turun 20%.

Menhut Targetkan Kebakaran Hutan Turun 20 Persen
Sabtu, 31 Oktober 2009 17:37 WIB Warta Bumi Masalah Lingkungan Dibaca 808 kali
Sukabumi (ANTARA News) - Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menargetkan penurunan kasus kebakaran hutan di Indonesia hingga 20 persen per tahun.

"Kami akan mencari cara bagaimana kebakaran hutan di sejumlah daerah bisa dikurangi," kata Menhut usai menghadiri Hari Pulang Kampus (Hapka) XIV Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu.

Masalah itu, lanjut dia, rencananya akan dibahas dalam rapat yang diselenggarakan pada 5 November.

Ia menyebutkan sejumlah daerah yang mendapat perhatian khusus karena sering terjadi kasus kebakaran hutan antara lain Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Riau dan Jambi.

"Kebakaran hutan/gambut ada yang terjadi secara alamiah maupun nonalamiah," katanya.

Selain itu, pihaknya juga menargetkan sebanyak 500 ribu hektare hutan yang gersang dapat dihijaukan kembali per tahun, apalagi saat ini ada sejumlah lahan hutan yang berubah fungsi akibat sejumlah faktor.

"Otonomi daerah berpengaruh pada banyaknya areal hutan yang di dalamnya dibangun jalan, dan kantor sehingga harus segera diatasi dengan Undang-Undang Tata Ruang," ujarnya.

Menurut dia, sejumlah target tersebut telah tertuang dalam pakta integritas dan kontrak kerja yang ditandatanganinya untuk dijalankan pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua.

"Saya berharap semua pihak termasuk kalangan akademisi IPB dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki hutan," demikian Menhut Zulkifli Hasan.

Dalam kunjungannya, Menhut Zulkifli Hasan diangkat menjadi anggota kehormatan Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB.

Salah seorang alumni Fakultas Kehutanan IPB Hariadi Kartodiharjo menyerahkan secara langsung sejumlah pokok pikiran Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB kepada Menhut.
COPYRIGHT © 2009
Sumber: Antara

Hutan Lindung Pagaralam Terbakar

Hutan Lindung Pagaralam Terbakar
Jumat, 30 Oktober 2009 21:26 WIB Warta Bumi Pemanasan Global Dibaca 830 kali

Ilustrasi Kebakaran Hutan (ANTARA/Seno S./&)
Pagaralam (ANTARA News) - Sebagian atau sekitar satu hektare hutan lindung Lematang Indah Kota Pagaralam, Sumatra Selatan (Sumsel), Jumat sekitar pukul 19.00 WIB terbakar.

Dari pantauan, kebakaran hutan ini terjadi akibat ada warga yang membakar lahan untuk perkebunan, kemudian api merembet dan membakar hutan lindung tersebut.

Namun, kebakaran ini tidak sempat meluas, dan berhasil dipadamkan tim pemadam kebakaran dibantu masyarakat setempat, sehingga api tidak menjalar ke bagian hutan lainnya.

Camat Dempo Tengah Heri Mulyono mengatakan kebakaran terjadi akibat ada warga yang akan membuka kebun dengan cara membakar lahan. Setelah dibakar, ditinggal pulang oleh pemilik lahan.

"Setelah lahan dibakar, ditinggal pulang, tiba-tiba api membesar dan merembet ke kawasan hutan lindung," katanya.

Namun demikian, kata dia kebakaran hutan itu tidak sampai meluas setelah petugas pemadam kebakaran dibantu warga setempat melakukan pemadaman, dan akhirnya api berhasil dipadamkan.

"Kami sudah imbau warga agar tidak membakar lahan yang akan dijadikan kebun maupun ladang. Tetapi masih ada juga yang membandel," katanya.

Ia mengatakan meskipun musim hujan, kalau cuaca panas beberapa hari saja semua rumput dan semak belukar akan mudah terbakar. Apalagi di daerah ini sudah banyak hutan yang gundul.

Kapolres Kota Pagaralam AKBP Soleh mengatakan kondisi Pagaralam yang merupakan daerah perbukitan masih banyak terdapat hutan, sehingga rawan terjadi kebakaran.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kebakaran hutan, sudah ada surat imbauan serta penyebaran brosur tentang larangan membakar hutan.(*)
COPYRIGHT © 2009
Sumber: Antara
Tahura Raden Soerjo di Gunung Welirang Terbakar
Minggu, 1 November 2009 16:04 WIB Warta Bumi Pemanasan Global Dibaca 349 kali

Taman Hutan Raya Raden Soeryo di kaki Gunung Welirang, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (1/11) masih terbakar. (ANTARA/Musyawir)
Pasuruan (ANTARA News) - Sebagian lahan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo di kaki Gunung Welirang dan kaki Gunung Arjuno di atas kawasan wisata Tretes, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, masih terbakar.

Musim kemarau yang berkepanjangan menjadikan titik api yang telah dipadamkan kembali berkobar. Hembusan angin kencang menjadikan api cepat menjalar dan meludeskan sebagian tanaman hutan.

Minggu siang asap tebal masih terlihat membubung di beberapa titik. Di antaranya di kaki Gunung Welirang terlihat di atas kawasan Sekuti Desa Lumbangrejo, dan di atas kawasan wisata Tretes. Sedangkan di kaki Gunung Arjuno asap tebal masih terlihat di atas Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen.

Tohir (35) yang setiap hari rutin mencari kayu di hutan mengemukakan, sudah sekitar dua pekan api membakar Tahura Raden Soerjo di atas Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen.

Ia menjelaskan, api yang membakar hutan di atas kawasan Sekuti tersebut sangat jelas terlihat pada malam hari. Namun pada siang hari hanya tampak asapnya saja yang tebal.

Menurut Tohir, kobaran api tidak secara rutin terjadi setiap hari. Api kadang padam, terkadang kembali membara.

Sementara itu hujan di kawasan wisata Tretes juga belum kunjung turun, sehingga api belum bisa dipadamkan secara total.

Kepala Resor KPH Pasuruan Sutanto menyatakan, kebakaran di Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo yang membentang dari kaki Gunung Welirang sampai ke kaki Gunung Arjuno yang meliputi wilayah Mojokerto, Pasuruan, dan Malang telah terjadi sekitar sebulan ini.

Ia mengatakan, api yang telah dipadamkan sering kembali berkobar, dan cepat merambat. Petugas dan masyarakat telah gotong royong memadamkannya, tapi api sering kembali berkobar karena lokasi kebakaran tidak semuanya bisa dijangkau.

Sutanto khawatir akibat kebakaran yang cukup besar di musim kemarau ini membawa dampak kurang baik pada musim hujan yang sebentar lagi akan datang.

Biasanya, kata dia, setelah terjadi kebakaran hutan yang cukup besar di Tahura Raden Soerjo, pada musim hujan nanti air yang turun ke kawasn wisata Tretes akan berubah warna menjadi hitam dan keruh.
(*)
COPYRIGHT © 2009
Sumber:Antara

UN Talks in Spain Seek to salvage climate deal

U.N. Talks In Spain Seek To Salvage Climate Deal
02-Nov-2009 08:07
Date: 02-Nov-09
Country: NORWAY
Author: Alister Doyle, Environment Correspondent
OSLO - Climate negotiators from 175 nations meet in Spain next week for a final session to try to break deadlock between rich and poor and salvage a U.N. deal due in Copenhagen in December.
The November 2-6 talks in Barcelona of almost 4,000 delegates, led by senior government officials, will seek to end deep splits about sharing out curbs on greenhouse gases and ways to raise billions of dollars to help the poor tackle global warming.
In a step forward, British Prime Minister Gordon Brown said European Union leaders agreed on funds at a summit on Friday with three conditional offers for Copenhagen. He said poor nations need 100 billion euros ($148 billion) a year from 2020.
Brown told reporters in Brussels that EU states would pay their "fair share." "I think this is a breakthrough that takes us forward to Copenhagen," he said.
Most industrialized nations have not outlined offers.
All sides agree progress has been too slow since talks began in 2007, spurred by findings by the U.N. Climate Panel that world emissions would have to peak by 2015 to avoid the worst of desertification, floods, extinctions or rising seas.
"Time has almost run out," Yvo de Boer, head of the U.N. Climate Change Secretariat, told delegates in a video message. "In Barcelona, all nations must step back from self-interest and let common interest prevail."
The worst financial crisis since the 1930s has distracted attention from global warming and the United Nations and many countries say a legally binding treaty is impossible at the Copenhagen meeting from December 7-18.
The U.S. Senate is unlikely to agree legislation to cut U.S. emissions before Copenhagen, raising fears that other rich nations will be unwilling to promise deep cuts.
"The issue is 'can we agree on the core questions?'," said Michael Zammit Cutajar of Malta, chair of a group negotiating commitments by all nations. "I think we can."
HUGE PUZZLE
"It's a huge puzzle politically to get things done," said Bill Hare, of the Potsdam Institute for Climate Impact Research. He said there had been too much optimism that U.S. President Barack Obama would bring new momentum this year.
"There is a big risk that you end up with a woolly G8-type statement that doesn't take us anywhere," said Mark Kenber, of London based think-tank the Climate Group. The Group of Eight club of the world's leading industrialized nations usually releases non-binding statements of principle after its summits.
Developing nations such as China and India say that the developed countries must cut their emissions by at least 40 percent below 1990 levels by 2020 -- arguing they got rich by burning fossil fuels since the industrial revolution.
Offers on the table so far from the rich countries total cuts of about 11 to 15 percent. And developed nations say the poor must also do more by 2020 to slow their rising emissions -- China, the United States, Russia and India are the top emitters.
"It's crucially important that we keep ambitions high, to reach something we can consider 'the Copenhagen Deal'. We do not support any notion of postponing into 2010," said Kim Carstensen of the WWF environmental group.
De Boer wants Copenhagen to agree four key elements -- individual cuts in emissions for rich nations, actions by poor nations to slow their rising emissions, new finance and technology for developing nations and a system to oversee funds.
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved
Sorce: Planetark